Keberpihakan dan Keadilan: Mendorong Penguatan Kebijakan Menuju Kebajikan

Rp. 67.000

Overview :

Pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan adalah pemegang amanat rakyat. Di negara demokrasi yang menghormati supremasi hukum semestinya menyadarkan pemegang kekuasaan untuk senantiasa mengambil kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai rule of law serta berpihak pada rakyat. Namun rupanya perjalanan penyelenggaraan negara dan pemerintahan selama ini (bahkan pasca era reformasi), masih menunjukkan fakta yang sebaliknya. Penguasa seringkali hanya menuruti kehendaknya atau kehendak segelintir anggota masyarakat dan sekaligus mengabaikan sebagian besar yang lain. Ini jelas ironis dan tentu menggugah kesadaran publik untuk tidak serta merta mempercayai pemegang kekuasaan. Upaya untuk mengkritiki kebijakan publik di berbagai bidang musti terus dilakukan. Penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan penyelenggara negara yang represif dan mengabaikan hak-hak masyarakat kecil masih sering dirasakan. Mereka yang kurang beruntung baik secara sosial, politik, maupun ekonomi, harus terpinggirkan dan sering dikesampingkan hak-haknya. Memang secara prinsip dan konsep hukum tampaknya semua nilai demokrasi sudah diakomodasi dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundangan. Namun implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi tersebut tetap harus dikawal dan dikritisi. Banyak contoh kejadian dan peristiwa yang membuktikan hal tersebut. Upaya memperjuangkan keadilan harus selalu didukung, terlebih bagi mereka yang tidak berdaya. Semua ini penting agar masyarakat adil dan makmur secara gradual dapat terwujud di negeri yang sudah hampir berusia 80 tahun ini.